Jembatan Syari’ah Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Proses Sejarah

Perjalanan syari’ah Islam di Indonesia jika ditilik dari perspektif historis, yuridis dan sosiologis menghadapi berbagai kekompleksitasan masalah, baik itu yang bersumber dari multi interpretasi atas situasi maupun perubahan zaman berupa politisasi syari’ah Islam khususnya dalam koridor pembentukan perundang-undangan. Perjuangan kaum muslimin yang tiada henti sebagai upaya penerapan syari’ah Islam dalam hukum positif di Indonesia secara kaffah sesungguhnya alur yang dibentuk atas responsifitas simbolik dari rezim yang berkuasa.

Menganalisis wacana kesejarahan syari’ah Islam di Indonesia yang ada, nampaknya terdapat kesimpulan yang cukup menarik yaitu terdapatnya “kesalahan sejarah ” yang memposisikan cara pandang teoritis dan pragmatis syari’ah Islam ke dalam realitas sosial yang berkembang sampai saat ini. Kesalahan sejarah yang dibentuk sejak penerapan “model politik hukum pemerintah Hindia Belanda” dan sikap eksklusivitas kaum muslimin yang menyelesaikan persoalan keduniaan seperti pengadilan serambi. 1

Syari’ah Islam dalam tatanan Hukum Positif

Pembaharuan hukum positif di Indonesia berkembang atas 2 (dua) cara pandang yang dianut, yaitu : hukum yang berfungsi sebagai pengabdian (dienende functie) dan hukum yang berorentasi ke masa depan. (ius constituendum) 2. Dua cara pandang ini sangat berpengaruh pada teknik pembuatan peraturan perundang-undangan sampai pada aspek metodologi dalam menganalisis kasus hukum.3

Dua cara pandang tersebut sangat berpengaruh pada kontribusi Hukum Islam terhadap bentuk konkrit Hukum Positif Islam di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mencerminkan “roh Syari’ah Islam” telah diakomodir sedemikian rupa sebagai pembuktian hukum positif yang diberlakukan khusus bagi komunitas muslim di Indonesia.4 Sejalan dengan perkembangan pembentukan undang-undang tersebut maka tidak dapat dinafikan problematika sosial politik dan menjadi model pembentukan Hukum Islam di Indonesia secara yuridis formal. Contoh yang teraktual adalah keberhasilan partai politik “berbendera Islam” yang memperjuangkan lulusan Fakultas Syari’ah dapat diangkat sebagai Advokat. 5

Positivisasi hukum Islam merupakan hasil kontribusi syari’ah Islam tentang pengaturan secara eksklusivitas perihal pengaturan keduniaan umat Islam. Problematika dan tantangan yang dihadapi dalam sosialisasi dan strukturalisasi aturan perundang-undangan bidang hukum Islam dapat bersumber dari luar dan dari kalangan umat Islam sendiri. Dari luar misalnya yang dikemukakan oleh penganut teori Receptie yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku sepanjang telah diresepsi (diterima) oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada atau tidak adanya hukum Islam6. Walaupun teori Receptie ini telah dipukul telak dengan dikeluarkannya hukum positif Islam, tetapi “arwahnya” masih hidup dan berkembang dalam masyarakat akademis maupun sarjana hukum (Islam) di Indonesia. Kendala lain adalah pendapat kelompok orang-orang dalam masyarakat Islam yang tidak setuju hukum Islam berlaku bagi umat Islam di Indonesia dan tidak setuju transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.7 Selain hal tersebut, tantangan yang timbul adalah hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang menganut pluralisme hukum, maka konflik abadi yang dikedepankan dalam transformasi dan sosialisasi adalah persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara seperti : disintegrasi, SARA, pluralitas atau heterogenitas bangsa sampai pada persoalan perambahan misi Ideologi Islam.

Syari’ah Islam: Kultur ke-Indonesia-an dan Penerapan oleh Hakim di Pengadilan

Kontribusi syari’ah Islam dalam tatanan hukum positif mempunyai andil yang sangat besar sebagai bukti otentik, bahwa syari’ah Islam mempunyai formulasi sebagai tawaran bagi penyelesaian persoalan hukum di tanah air. Selain kontribusi tersebut maka syari’ah Islam secara “laten” hidup dan berkembang secara kultural dalam jihad fi sabilillah sebagai kebebasan pilihan hidup beragama di Indonesia ; sampai akhirnya menjadi polemik politis karena disinggungkan atau menyinggungkan dengan hukum positif di Indonesia. Simak kembali kasus DI/TII, kasus Ustadz Abu Bakar Ba’syir sampai kasus GAM di Nanggroe Aceh Darussalam .

Kehidupan syari’ah Islam dalam koridor kultur ke-Indonesia-an ini memberikan fungsi yang maksimal oleh karena merupakan inner morality yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat termasuk aparat penegak hukum. Adalah hasil ijtihad aparat penegak hukum, utamanya Hakim yang secara kognitif, apektif maupun psikomotorik melakukan eksplorasi yang tiada henti dalam mengembangkan syari’ah Islam sebagai sumber rujukan.

Apa yang dilakukan Hakim dalam memeriksa perkara yang tidak menemui rujukan secara legal formal dalam proses penjatuhan vonis, maka secara psikologis dan konsekuensi sosial dan moral, Hakim dihadapkan pada suatu situasi yang sangat dilematis sedemikian rupa. Sebagai sumber yang tetap hidup abadi di tengah-tengah masyarakat, maka syari’ah Islam menjadi pilihan. Bukan dalam arti pilihan terakhir tetapi selain syari’ah Islam menjadi filter dalam memeriksa perkara juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam amar putusan.

Pengakuan yuridis formal tentang pemberlakuan Hukum Islam dapat diangkat menjadi sumber hukum tercermin dalam peraturan seperti : UU Drt No. 1 tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) sub (b) jis. Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 27 UU No. 14 tahun 1970 jis. Pasal 1 ayat (3) Konsep KUHP Baru. Salah satu hal mendasar yang dapat dipegang oleh hakim dalam menilai suatu perkara adalah pertimbangan perasaan sehat dari masyarakat.8

Metode lain yang dapat dilakukan oleh hakim dalam penerapan syari’ah Islam adalah menafsirkan dan mengkonstruksi hukum atas realitas sosial yang terjadi melalui putusan pengadilan. Berbagai cara menafsirkan dalam kajian ilmu hukum sesungguhnya menjadi metode dalam penemuan hukum oleh hakim. 9 Kebebasan berkreatifitas ini merupakan jembatan emas bagi tumbuh dan berkembangnya syari’ah Islam dalam tatanan hukum positif.

Proses penjembatan ini dapat berlangsung sangat dipengaruhi oleh sejauhmana tingkat kepedulian dan pengetahuan Hakim terhadap syari’ah Islam yang dalam koridor ini disebut sebagai “hukum tidak tertulis” mampu secara kualitas menjadi rujukan dan memposisikan diri sebagai “hukum tertulis”.

Dalam fenomena sosial yang berinteraksi dengan hukum di masyarakat, kasus-kasus faktual yang terjadi tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan pertimbangan hukum tidak tertulis. Aparat penegak hukum atau pihak yang terkait (stake holders) yang bekerja sehari-hari di bidang birokrasi hukum dalam sistem peradilan di Indonesia masih mempedomani kerangka pemikiran sistem hukum kontinental (continental law system / civil law system) yang bercirikan antara lain : bersendikan kodifikasi sebagai sumber hukum yang utama, unifikasi hukum dan doktrins res judicata (keputusan hakim hanya mengikat pada mereka yang bersengketa saja).

Kepastian hukum dalam hal ini menjadi ukuran bagi suatu perkara di proses atau tidak. Asas legalitas ( “nullum delictum nulla poena sine pravia legi poenali”) yang masih dianut dalam sistem hukum positif di Indonesia menjadi syarat mutlak (conditio sine qua non). Essensi yang terkandung dalam kepastian hukum sesungguhnya dapat disamakan dengan prinsip keadilan yang bersifat prosedural (procedure justice) dan hal ini bertolak belakang dengan keadilan subtantif (subtantive justice) yang merupakan ciri dari Common Law System atau sistem hukum Anglo Saxon. Common Law System tumbuh dan berkembang melalui praktek peradilan berupa penciptaan hukum oleh hakim (judge made law). Dihadapkan pada persoalan pertentangan antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam memeriksa, menganalsis dan memutuskan kasus hukum maka hakim lebih mendahulukan prinsip keadilan (subtantif) daripada kepastian hukum (keadilan prosedur). 10

Transformasi syari’ah Islam yang semula “hukum tidak tertulis” menjadi “hukum tertulis” merupakan sebuah aktivitas rekayasa sosial terhadap hukum ( Law as a tool of social engineering) sebagai tuntutan perubahan penegakan hukum yang menempatkan syari’ah Islam ke dalam aras supremasi hukum. Aktivitas hakim ini bukan merupakan metode untuk mengisi kekosongan hukum yang diartikan sebagai syari’ah Islam digunakan apabila tidak ada alternatif lain atau tidak ada hukum yang mengatur (ultimum remedium). Pemaknaan secara simbolik yang dianut oleh peers group tersebut layak dikritisi agar wawasan lebih diperluas dan tidak terjebak dalam dikothomi das sollen dan das sein.

Oleh karena kaidah syari’ah Islam sudah diuji kehandalannya secara sosio-kultural maka law enforcement bukan merupakan problematika yang signifikan. Proses transformasi syari’ah Islam ini dapat memfalsifikasi pemikiran dari Robert.B.Seidman tentang “The law of the non transferability of law”. 11

Proses menjalankan aturan hukum selain dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di sekelilingnya seperti : adat istiadat, norma agama, kehidupan sosial ekonomi bahkan politik tetapi juga pengaruh faktor internal yang bersumber dalam diri manusia itu sendiri. Jika suatu aturan telah memenuhi kaidah yuridis dan memasukkan unsur-unsur sosiologis dan filosofisnya tidaklah peraturan tersebut telah berakhir dibuat. Undang-undang dapat dikatakan berfungsi sejak undang-undang tersebut berlaku efektif dalam masyarakat dan sejak itulah sebenarnya manusia secara individu dapat memaknai dan menafsirkan ke arah mana peraturan atau hukum tersebut ditindaklanjuti baik berupa pola pikir yang terucap dalam lisan maupun tulisan. Kondisi kebebasan individual yang memahami dengan sesungguhnya akan meletakkan hukum dalam posisi supremasi dan menjalankan sesuai rambu-rambu atau koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal inilah yang sesungguhnya sangat menentukan kondisi hukum yang dapat dilihat secara fisik maupun memaknainya secara “suara bathiniah yuridis” yang dipayungi oleh nilai-nilai religi.

Philippe Nonet dan Philip Selznick menyebutkan terdapat hubungan hukum dengan variabel lain di luar hukum yang secara realitas mempunyai korelasi yang signifikan. Pengaruh internal yang penulis bicarakan di atas disebut oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick sebagai hubungan hukum dengan tatanan moral. 12 Konsepsi ini sesungguhnya yang mempunyai andil untuk “membungkus bathiniah yuridis” seseorang selain ke dalaman ketaqwaan seseorang terhadap kaidah agama. Persoalan inilah yang selayaknya menjadi fokus perhatian kita, bahwa penegakan hukum di tanah air akan berhasil dengan baik apabila diukur dari tingkat kedalaman spritual seseorang.

Menelaah transformasi syari’ah Islam dalam hukum positif di Indonesia yang dijembatani oleh pengakuan yuridis formal dan kebebasan kreatifitas hakim dalam mengkontruksi (rechtsverfijning atau argumentum a contrario), menafsirkan dan menemukan kasus hukum (rechtsvinding) merupakan bukti empiris bahwa Sistem Hukum di Indonesia tidak menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental atau Civil Law System secara murni seperti yang selama ini diyakini dan ditulis dalam berbagai literature hukum, tetapi Sistem Hukum di Indonesia sudah menerapkan perpaduan dari dua sistem hukum, baik itu Civil Law System maupun Common Law System. Sistem Hukum Tertulis dan Sistem Hukum Tidak Tertulis.

Menutup uraian pidato ilmiah ini, kembali kita diingatkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, yang sangat populer dalam dunia peradilan, yang artinya sebagai berikut:

Rasul Allah bersabda:

“Para hakim itu digolongkan pada tiga kelompok. Satu kelompok akan masuk surga dan dua kelompok akan masuk neraka. Adapun hakim yang akan masuk ke surga adalah mereka yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu. Hakim yang mengetahui kebenaran, namun curang (atau tidak jujur yang menyebabkan tidak adil) dalam memberikan putusan, akan masuk neraka. Hakim yang memutuskan perkara kepada manusia berdasarkan kebodohannya juga akan masuk neraka “. Hadits Riwayat Abu Dawud.

Catatan akhir:

1. Lihat dalam Saifullah, Mencari Jati Diri Potret Syari’ah Islam Indonesia (Analisis Kritis Sosio Historis-Yuridis) disampaikan pada Kajian Ponpes Mahasiswa Darul Hijrah Malang, 2002.

2. Dua paradigma ini merupakan kristalisasi pemikiran penulis atas perkembangan historis dan tarik menarik antara perubahan sosial dan perubahan hukum. Wacana ini sudah digulirkan sejak pemikiran Pitlo (A Evolutie in het Privaatrecht, H.D.Tjeenk Willink Groningen, 1972, p.36). sampai pada Mochtar Kusumaatmadja yang secara kreatif mengakomodasi dan mengolah pandangan hukum dari Eugen Erlich dan teori hukum Roscoe Pound dengan filsafat budaya Northrop dan pendekatan “policy oriented” Laswell-Mc.Dougal. Wacana ini ditelaah secara mendalam oleh Bernard Arief Sidarta, “Reflections concerning the foundation and scientific character of the legal science as the basis for developing Indonesia’s national legal science”, Disertasi, UNPAD, Bandung, 1996.

3. Dua cara pandang ini mempengaruhi aspek menganalisis kasus hukum dapat dilihat dalam : Saifullah, Menggugat Paradigma Positivisme Hukum (Kontemplasi dan Analisis Kritis Teori Hukum Positif dalam Realitas Sosial), Makalah, PDIH UNDIP, 1998 ; Saifullah, Memahami Teori dan Ilmu Hukum, Diktat, Jurusan Syari’ah STAIN, Malang, 2000 ; Saifullah, Prosedur dan Metode Penelitian Hukum (Telaah Paradigma dan Perspektif), Makalah pada Pembekalan PKLI Fak.Syari’ah, 2002; Saifullah, Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati, Disertasi, 2003.

4. Persoalan hukum positif Islam dibahas cukup menarik oleh A.Qodri Azizy dalam Eklektisisme Hukum Nasional. Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Gama Media, Yogyakarta, 2002. Beberapa peraturan perundang-undangan yang diyakini mengakomodir hukum Islam terutama dalam wacana al akhwal al syakhshiyah dalam tiga dasawarsa terakhir adalah : UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya seperti : PP No.9 Tahun 1975 jo. PP No.45 tahun 1990. Bidang Perwakafan diatur dalam PP No.28 Tahun 1977. Bidang Peradilan Agama diatur dalam UU No.7 Tahun 1989, juga Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Terdapat pula UU No.10 Tahun 1998 yang mengatur dalam beberapa pasal tentang perbankan Syari’ah dengan prinsip bagi hasil dan Asuransi Takaful. UU No.17 tahun 1999 mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, dan UU No. 38 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat.

5. Dalam UU Advokat, BAB II Pasal 2 ayat (1) disebutkan : yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syari’ah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Berkaitan dengan pemberdayaan kualitas keilmuan keadvokatan, patut dipelajari hasil-hasil penelitian yang mendalam tentang profesi advokat di Indonesia yang sudah diterbitkan yaitu : Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi tentang Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia : The Asia Foundation dan PSHK, 2002.

6. Teori receptie ini tercermin dalam Pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling (IS) yang menyatakan : “ Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi “. Pasal ini sebagai bentuk keberhasilan dari C.S.Hurgronje yang menggantikan teori receptio in complexu dengan teori receptie.Teori ini diintrodusir sebagai bagian dari politik hukum pemerintah Hindia belanda, karena dalam pandangan mereka : musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama melainkan Islam sebagai doktrin politik, sebagaimana diungkapkan oleh Harry.J.Benda.( The Cresent and The Rising Sun, t.tp: The Haque, 1958, p.20 ). Kajian tentang historitas teori receptie ini dapat ditelaah dari Munawir Sadzali, Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Pembentukan Peradilan Agama di Indonesia, dalam Tjun Suryaman (ed), Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991) ; Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995 ) ; Cik Hasan Bisri (Penyunting), Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999 ; atau Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia. Dari Otoriter Konservatif menuju Konfigursi Demokratis-Responsif, Jakarta : Raja Grafindo Indonesia, 2000.

7. Lihat dalam Abdullah Gofar, Perundang-undangan Bidang Hukum Islam : Sosialisasi dan Pelembagaannya, Mimbar Hukum, No.51 Thn.XII 2001 Maret-April, hlm.26.

8. Istilah perasaan sehat dari masyarakat (rakyat) merupakan istilah yang digunakan oleh Andi Hamzah (Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991 : 33) untuk menjelaskan persoalan analogi dalam hukum pidana. Perasaan sehat dalam masyarakat sesungguhnya merupakan penilaian dari masyarakat tentang suatu perbuatan yang terkategorikan sebagai perbuatan tercela. Pandangan masyarakat ini menjadi hukum kebiasaan (adat) yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat tersebut. Dasar hukum yang mengangkat persoalan hukum kebiasaan (adat) menjadi alat pembenar bagi penghukuman perilaku a susila dapat dilihat dalam : (a) Pasal 5 ayat 3 sub b UU Darurat No.1 tahun 1951 (L.N.1951-9) bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan dasar kesalahan terhukum. (b) Pasal 14 ayat (1) UU No.14 tahun 1970 menyebutkan bahwa : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa perkara dan mengadilinya serta pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengenali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan tentang pasal 1 ayat (3) Konsep KUHP Baru, dibahas oleh Mardjono R, dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Lembaga Kriminologi, UI Pers Jakarta, 1995, hlm.99

9. Metode penafsiran hukum dapat dilakukan dengan cara : gramatikal, sejarah, sistematik, sosiologis atau teologis, otentik/resmi, ekstensif, analogi restriktif, a contrario. Yudha Bhakti Ardhiwisastra menambahkan penafsiran secara interdisipliner dan multidisipliner. Rekonstruksi hukum dapat dilakukan dengan konstruksi analogi, konstruksi penghalusan hukum dan konstruksi argumentum a contario ( Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni, Bandung, 2000 : 9-13). Penerapan metode penafsiran hukum ini sudah dilakukan oleh Bismar Siregar yang menimbulkan kontrovesial dalam pendidikan hukum nasional yaitu kasus penipuan dimana kehormatan wanita dianalogikan sebagai barang (unsur penipuan pasal 378 KUHP). Bismar Siregar melakukan eksplorasi mendalam tentang sumber-sumber dari nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (customary law atau living law). Pembudayaan nilai-nilai Islam atau Islam kultural ini menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum adat. Dalam pembahasan ushul al fiqh dikenal istilah ‘urf (kebiasaan) dan ‘adah (adat), sehingga ada kaidah al-adah muhakkamah : adat kebiasaan dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Putusan hakim Bismar Siregar ini dapat dikategorikan menganut faham Freirechtbewegung atau Frierechtlich suatu faham kebebasan dalam penemuan hukum. Faham ini merupakan reaksi yang tajam terhadap legisme yang baru muncul sekitar tahun 1900 di Jerman, yang dimulai oleh Kantorowicz (1877-1940) dengan menulis buku “Der Kampfum die Rechtswissenschaf”.

10. Keadilan dan kepastian hukum adalah dua tujuan hukum yang kerapkali tidak sejalan dan sulit dihindarkan dalam praktek hukum. Makin banyak peraturan hukum memenuhi tuntutan kepastian hukum, semakin tajam dan ketat perumusan peraturan hukum itu, sehingga akan semakin besar pula kemungkinan keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum dalam praktek dapat diatasi dengan jalan memberikan tafsiran atas peraturan hukum kepada hakim dalam penerapan peraturan hukum pada kejadian-kejadian konkrit. Dengan demikian dapat dilunakkan atau ditiadakan kekurangan yang melekat pada peraturan hukum itu. Perumusan pasal di atas memungkinkan keadilan lebih diutamakan daripada kepastian hukum. Berkaitan dengan ini, dalam Naskah Rancangan KUHP Baru pada Penjelasan Pasal 18 (baru) disebutkan : “keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum (Lihat dalam Penjelasan Pasal 18 Naskah Rancangan KUHP Baru : Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992. Dep.Kehakiman). Menghubungkan bunyi pasal tersebut dengan ajaran dari Gustav Radbruch menyebutkan : “Oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil. Pada saat itu boleh dilepaskan”. Pendapat Gustav Radbruch ini dapat dilihat dalam Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm.165

11. Tulisan dari Robert.B.Seidman, Administrative Law and Legitimacy in Anglo Phonic Africa : A Problem in the Reception of Foregien Law, Law & Society Review Vol.5, 1970, p.7 yang mengemukakan suatu dalil tentang tidak dapat dioperkannya hukum suatu bangsa yang satu ke hukum bangsa yang lain mulai banyak dipertanyakan. Era globalisasi yang melintasi batas negara banyak dilakukan studi komparatif oleh wakil rakyat dalam merumuskan peraturan di negaranya. Pemikiran R.B.Seidman ini merupakan akumulasi kesepakatan sejak John Beckstrom (Transplantation of Legal System : An Early Report on the Reception of Western Laws in-Ethopia, The American Journal of Comparative Law.Vol.XXI, 1973, halaman 557) memperkenalkan istilah “transplanation of legal system”. Oleh Mubirumusoke digunakan istilah “transplanting legal norms” dan lebih banyak menggunakan istilah “transferability of legal norms”.

12. Lihat dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition. Toward Responsive Law, Harper & Row, New York, Hagerstown, San Francisco, London, 1978. Berkaiatn dengan pendapat tersebut L.L.Fuller mengadakan pembedaan antara moral kewajiban (the morality of duty) diletakkan berhadapan dengan moral nilai atau moral ikhtiar atau moral aspirasi (the morality of aspiration). Lihat dalam L.L.Fuller, The Morality of Law (Herziene Druk, 1969). New Yale University Press, 14e druk, 1977, 3-32. Kajian tentang pengaruh internal maupun eksternal terhadap hukum telah banyak dibahas diantaranya : William.J.Chamblis dan Robert.B.Siedman, dengan all other societal and personal forces, Talcott Parsons dengan structural functional approach. Dalam beberapa teori hukum kontemporer tentang hukum dan masyarakat banyak pakar hukum utamanya sosiolog hukum yang membicarakan keterkaitan pengaruh eksternal terhadap hukum sebutlah misalnya : Albert venn Dicey, Roscoe Pound, Benjamin Nathan Cordozo, Roberto Mangabeira Unger maupun Adam Podgorecki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *